Meskipun Belum Punya Kartu Tani dan Bermasalah dengan EDC, Petani yang Terdaftar di RDKK Berhak Dapatkan Pupuk Bersubsidi

0
203
Pupuk bersubsidi produksi PT Petrokimia Gresik, anak usaha PT Pupuk Indonesia, siap didistribusikan kepada petani yang terdaftar di RDKK. (Foto: gemahripah.co)

gemahripah.co – Akhir September 2020 ini para petani, pengecer, distributor dan produsen pupuk bersubsidi bisa bernafas  lega. Demikian juga dinas pertanian di beberapa provinsi dan kabupaten. Kelegaan itu disebabkan karena terbitnya Permentan Nomor 27 tahun 2020.

Permentan yang ditetapkan pada Senin (28/9/2020) tersebut mengatur tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Pertanian no. 01 tahun 2020, tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2020.

Permentan Nomor 27 tahun 2020 menjadi antiklimaks dari ketegangan dan permasalahan yang terjadi sejak awal September. Selain karena alokasi di beberapa wilayah telah habis, juga karena implementasi Kartu Tani yang belum berjalan lancar. Kedua permasalahan itu mendapatkan solusinya, paling tidak sampai akhir tahun ini.

Penambahan Alokasi

Melalui Permentan Nomor 27 tahun 2020 itu pula, Pemerintah memberikan tambahan alokasi pupuk Urea bersubsidi sejumlah 751.164 ton, ZA dan SP-36 bersubsidi masing-masing sejumlah 100.000 ton. Selain menambah alokasi ketiga jenis pupuk tersebut, Kementan juga merealokasi antar provinsi pupuk NPK bersubsidi.

Dengan adanya penambahan alokasi pupuk bersubsidi, diharapkan penyediaan dan penyalurannya tidak akan terhambat. Selain itu, petani juga lebih mudah dalam mengakses ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan usaha taninya.

Pelonggaran Kartu Tani

Sebelumnya Kementan melalui Direktur Pupuk dan Pestisida juga telah melonggarkan penyaluran pupuk bersubsidi. Hal itu tertuang dalam  Surat Nomor 543/SR.320/B.S.2/09/2020, tanggal 16 September 2020. Surat tersebut ditujukan kepada Direktur PT Pupuk Indonesia selaku produsen pupuk bersubsidi.

Dalam surat itu disebutkan bahwa PT Pupuk Indonesia diperbolehkan tetap melayani dan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada semua petani yang sudah terdaftar dalam RDKK. Termasuk para petani yang belum menerima Kartu Tani, atau EDC-nya belum tersedia atau belum dapat digunakan.

Terbitnya dua ketentuan ini, menjadikan penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan dengan relatif lebih mudah. Yaitu secara manual (sambil mempersiapkan Kartu Tani) dan alokasi pupuk yang disalurkan juga telah tersedia.

Semoga pertanian masih mampu menjadi sektor yang terus tumbuh, di saat sektor lain menurun karena dampak pandemi. (Wiyanto Sudarsono*)

*) Penulis adalah alumnus IPB yang tinggal di Gresik, bekerja di sektor pertanian, pegiat literasi, dan menulis beberapa buku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here