Jamin Hak dan Tanggung Jawab Pekerja Penyandang Disabilitas, Menteri BUMN dan Menaker Tandatangani Nota Kesepahaman

0
21
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menaker Ida Fauziah saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahamanan Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di lingkungan  BUMN. (Foto: Humas kementerian BUMN)

gemahripah.co – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di lingkungan  BUMN.

Kesepakatan tersebut ditandatangani Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menaker, Ida Fauziah, Rabu (22/7/2020) di Jakarta.

Menurut Erick Thohir dalam siaran persnya (Kamis, 23/7/2020), hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak dan tanggung jawab penyandang disabilitas dari kalangan tenaga kerja yang produktif dan berkemampuan setara.

Lebih lanjut Erick menyampaikan, Nota Kesepahaman itu bertujuan agar kedua kementerian mempunyai komitmen bersama dalam meningkatkan akses pemenuhan hak pekerja bagi penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak tersebut, ujarnya, melalui pelatihan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di lingkungan BUMN sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal itu merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas.

“Memberikan kesempatan yang sama terhadap teman-teman berkebutuhan khusus merupakan amanat Undang-Undang. Sudah menjadi tugas kita sebagai bagian dari negara untuk hadir memberikan kesempatan yang sama. Memberikan affirmative action untuk teman-teman berkebutuhan khusus,” kata Erick dalam sambutannya.

Dalam kesepakatan tersebut, paparnya, Kementerian BUMN diharapkan memberikan data dan informasi lowongan kerja bagi penyandang disabilitas dan menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

Kompetensi mereka, ujar Erick, juga akan ditingkatkan secara bersama-sama dengan peserta pelatihan kerja lainnya. Selain itu juga  pemenuhan fasilitas pelatihan disesuaikan dengan ragam dan jenis disabilitas dari para penyandang disabilitas.

“Bentuk kolaborasi ini tentu perlu diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan ekosistem dunia usaha yang baik antara supply and demand dari tenaga kerjanya. Melalui program pelatihan, penempatan, pemberdayaan kewirausahaan, dan pembinaan dalam rangka perluasan kesempatan kerja,” tegas Erick.

Tak hanya itu, tambah Erick, perlindungan terhadap mereka diatur sesuai dengan ragam dan jenis disabilitas, antara lain berupa penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri.

“Bahkan jika ada penyandang disabilitas yang punya potensi berwirausaha, BUMN juga akan mendukung demi perluasan kesempatan kerja. Yang pasti, akan ada perlakuan yang sama dengan rekan pekerja lainnya yang nondisabilitas,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menaker Ida Fauziah menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja tahun 2019, jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas di BUMN dan swasta terus mengalami peningkatan. Jika di tahun 2017 jumlah tenaga kerja difabel mencapai, 4.286 orang, angka tersebut naik di tahun 2018 menjadi, 4.537 orang.

“Oleh sebab itu, dalam kesepahaman ini, Kementerian Kenagakerjaan akan memfasilitasi pelatihan tenaga kerja penyandang disabilitas dan penempatannya sesuai kebutuhan BUMN. Jadi akan disesuaikan dengan kebutuhan BUMN sebagai user,” jelasnya.

Fauziah mengungkapkan, dalam rangka penyediaan data dan informasi pencari kerja penyandang disabilitas, Kemenaker juga akan melakukan pembinaan dan penegakan norma ketenagakerjaan dalam rangka penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas.

“Tidak hanya itu, kami juga akan melakukan sosialisasi penyelenggaraan pelatihan kerja, pemagangan, penempatan tenaga kerja dan kewirausahaan penyandang disabilitas. Paling tidak, kami ingin juga mendorong kemandirian para penyandang disabilitas di kemudian hari,” pungkasnya (Made Wirya).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here