Hambat Laju Alih Fungsi Lahan, Pemerintah Libatkan KPK

0
9
(foto: gemahripah.co)

gemahripah.co – Setiap tahun lahan pertanian di Indonesia menyusut sebanyak 60 ribu hektar. Penyusutan tersebut disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, seperti perumahan, pabrik dan jalan tol.

Menurut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri, seperti dilansir oleh laman Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Selasa (14/1/2020), alih fungsi lahan tersebut  menyebabkan penurunan produksi 300.000 ton setiap tahun.

Pemerintah melalui Kementan, jelasnya, sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah hal tersebut. Berbagai langkah dilakukan agar bisa mengontrol dan menjaga keseimbangan semua aspek, termasuk ekonomi, sosial masyarakat, dan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

“Ketika pemanfaatan lahan melampaui daya dukungnya, maka alam bukan lagi menjadi sumber daya melainkan bencana. Karena itu perlu ada pengaturan keseimbangan antara alam dan kebutuhan ruang, termasuk perlindungan lahan pertanian dalam penataan ruang,” katanya.

Dalam berbagai kesempatan  Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terus mengecam dan mengancam siapa saja yang berani mengalihfungsikan lahan pertanian. Karena permasalahan alih fungsi lahan sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Menurut Syahrul, arah pengaturan  UU tersebut adalah untuk melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus degradasi. Ketentuan dalam UU ini dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai peruntukan.

Dalam UU tersebut juga ditegaskan tentang sanksi perorangan dan perusahaan yang melakukan pelanggaran alih fungsi lahan pertanian. Sanksi bagi mereka yang sengaja mengalihfungsikan lahan akan dijerat dengan tindak pidana kurungan selama lima tahun penjara, dan denda sebesar Rp5 miliar.

Sebagai tindak pencegahan, pemerintah menurunkan berbagai institusi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah tersebut sudah melakukan kajian dan monitoring untuk dilaporkan ke Presiden RI.

Direktur Jenderal PSP Sarwo Edhy mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian dan monitoring yang dilakukan KPK terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), terdapat sejumlah permasalahan kunci dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

“Luas lahan baku sawah, baik yang beririgasi teknis maupun non irigasi, menunjukkan laju penurunan dari tahun ke tahun. Menurut data dari BPS, dalam kurun waktu sepuluh tahun, luasan lahan baku sawah berkurang mencapai 650 ribu hektare atau ekuivalen dengan 6,5 juta ton beras,” ungkap Sarwo Edhy, Jumat (17/1/2020).

Berdasarkan kajian KPK, pemerintah belum memberikan insentif dan pengenaan disinsentif kepada pemerintah daerah dan pemilik lahan. Hal ini sebagaimana diatur  Pasal 38 s.d. Pasal 43 dalam UU tersebut, dan PP Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam kunjungan lapangan KPK ke Bekasi dan Karawang beberapa waktu lalu, diketahui bahwa pemerintah daerah tetap melakukan alih fungsi lahan sawah baku beririgasi teknis, menjadi perumahan dan kawasan industri. Motifnya memperbesar pendapatan pajak dan peningkatan ekonomi masyarakat.

“KPK juga menemukan koordinasi antara lembaga, baik di tingkat pusat maupun antara lembaga pusat dengan lembaga daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan, tidak berjalan. Termasuk pengawasan dan pemantauan, tidak ada lembaga yang merasa bertanggung jawab untuk masalah alih fungsi lahan sawah ini,” tuturnya.

Dalam kajian tersebut juga terungkap KPK telah memberikan rekomendasi perbaikan kepada kementerian/lembaga yang terkait sejak tahun 2017. Namun, sudah 2 tahun tidak ada tindak lanjut. Untuk menjamin terlaksananya swasembada beras, maka laju penurunan lahan baku sawah perlu dikendalikan. (GR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here